Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

features Beranda

 
Print
perma bpp2 .jpg

Kegiatan yang dirangkai dengan Bimtek Hukum Acara yang dipandu langsung oleh Bpk. M. Yamin selaku Narasumber mencoba mempraktekan Simulasi Persidangan dengan permasalahan “Nafkah Anak” , masing-masing Pengadilan Agama ditunjuk untuk melakukan persidangan dengan Majelis Hakim yang telah ditentukan dan menghadirkan saksi, dari hasil persidangan mereka beberapa peserta diminta untuk mengomentari jalannya persidangan tersebut. Dari hasil praktek persidangan, Narasumber mengambil kesimpulan bahwa “seorang saksi jangan dianggap makhluk yang paling tahu segalanya dan seorang Hakim jangan mengambil standar yang paling rendah” ungkap beliau dalam sesi materi Hukum Acara.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang disampaikan oleh Bpk. Shofrowi selaku narasumber menekankan bahwa perlunya mediasi untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator baik itu dari hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat Mediator.

perma bpp3.jpg
Materi selanjutnya yaitu Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016  tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sebagai Narasumber Bpk. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menekankan kepada seluruh hakim untuk mematuhi peraturan yang telah berlaku tentang Disiplin Hakim mengingat sanksi yang tegas dari Mahkamah Agung seperti :

1. sanksi ringan berupa teguran tertulis dan/atau tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional selama 1 (satu) bulan; 

2. sanksi sedang berupa tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional selama sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan; dan

3. sanksi berat berupa tidak dibayarkan tunjangan struktural/fungsional selama lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. 

dan juga disampaikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. (YR)