Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

features Beranda

 
Print

 

Maksud perlunya diformalkan, Tukiran mencontohkan seperti kegiatan malam itu harus diformalkan dengan adanya dokumentasi seperti absensi peserta sosialisasi dan notulen rapat dan laporan hasil sosialisasi. Sehingga dari laporan kegiatan tersebut, nantinya bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan sebagai langkah rencana tindak lanjutnya.

Lebih lanjut, H. Tukiran menjelaskan sejarah awal adanya implementasi Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung. Reformasi Birokrasi dimulai sejak Mahkamah Agung menyatakan kesiapan dan kesanggupannya menjadi salah satu Kementerian/Lembaga yang ditunjuk sebagai pilot project oleh pemerintah. Sebagai kompensasinya, maka Mahkamah Agung menerima tunjangan remunerasi (tunjangan kinerja). Sejak itulah lahirlah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban Mahkamah Agung yang berkomitmen untuk melakukan segala perubahan sebagaimana tuntutan Reformasi Birokrasi.

Tampak seluruh peserta, begitu antusias menyimak paparan dari Sekretaris Ditjen BADILAG dan Direktur Pembinaan Teknis BADILAg MARI.

 

Kemudian sebagai pembuktian atas keberhasilan dari komitmen Mahkamah Agung melakukan Reformasi Birokrasi, maka pada tahun 2012 dilaksanakan Uji Petik (Quality Assurance) Reformasi Birokrasi terhadap beberapa wilayah-wilayah Pengadilan yang dipilih. Hasil yang diperoleh dari kegiatan uji petik ini, cukup memuaskan.

Reformasi Birokrasi adalah Upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business prosess) dan Sumber Daya Manusia Aparatur. Tidak seluruhnya implementasi Reformasi Birokrasi ini bisa berjalan benar dan berjalan di jalur yang seharusnya. Makin maraknya oknum Aparatur Peradilan yang tertangkap tangan, tentu telah merusak dan menghambat perubahan implementasi Reformasi Birokrasi yang sedang gencar diimplementasikan saat ini. Inilah resiko resisten terhadap kegagalan dalam implementasi Reformasi Birokrasi. Dari perbuatan-perbuatan menyimpang ini, maka bisa dilakukan diagnosa sebabnya untuk dilakukan inventarisasi dan persiapan langkah antisipasinya.

Sebagai contoh antisipasi, misalnya dengan adanya pembacaan fakta integritas secara seremonial. Hadirkan seluruh pejabat dan pegawai, kemudian susun acara pembacaan dimulai dengan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Fakta Integritas, Penanda tanganan, sambutan pimpinan, ditutup Lagu bagimu Negeri. Kemudian buatkan album photo, video dan dokumentasikan. Susun jadwal untuk kegiatan monitoring dan evaluasi dan dari hasil evaluasi ini kemudian susun rencana tindak lanjut dan pembinaan khususnya untuk para pelaku yang menyimpang dari yang seharusnya. Karena boleh jadi dari 100 orang peserta pembaca fakta integritas, akan ada beberapa aparatur peradilan yang akan bertindak menyimpang.

Selengkapnya kondisi, rencana tindak, target dan sasaran implementasi RB di Mahkamah Agung RI, bisa dilihat dan didownload slide berikut. (Download slide, disini..)

 

Kunci Sementara, kita tingkatkan rasa Ikhlas, syukur, daya kreasi dan inovasi.

Tampak Dr. H. M. Fauzan, S.H, M.H. (Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Agama), sedang menyampaikan kondisi tenaga teknis saat ini, kendala, dan rencana antisipasinya.

Menegaskan penyampaian sosialisasi Reformasi Birokrasi yang disampaikan H. Tukiran, S.H, M.H, (Sekditjen BADILAG Mahkamah Agung RI) maka Dr. H. M. Fauzan, S.H, M.H. (Direktur Pembinaan Teknis Peradilan Agama) menegaskan lagi agar di Wilayah PTA Samarinda segera membentuk Tim Reformasi Birokrasi. Kemudian didik para anggota tim dan sebarkan ke seluruh peradilan agama di bawahnya. Karena sesungguhnya tidaklah sulit untuk mengimplementasikan Reformasi Birokrasi ini, mengingat Reformasi Birokrasi adalah praktek nyata yang sering dilakukan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehari-hari.

Menjawab beberapa keluhan dari peserta sosialisasi terutama dari kalangan hakim, maka Fauzan dalam sambutannya menyampaikan kondisi saat ini khusus untuk hakim. Dengan mengambil data dari aplikasi SIMPEG, dapat dilihat bahwa kondisi hakim setiap satuan kerja Pengadilan Agama yang masih banyak kekurangan tenaga jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani. Sementara proses recruitment hakim, sudah 6 tahun terkahir ini tidak pernah ada seiring adanya moratorium pemerintah untuk penerimaan hakim dan pegawai baru.

Paling cepat tahun 2017 misalnya diadakan penerimaan baru untuk Hakim saja, maka Hakim baru siap melaksanakan fungsinya sebagai hakim paling cepat tahun 2019. Itu berarti setidaknya 8 tahun ke depan baru ada penambahan hakim baru untuk mengisi kekuragan yang ada. Sementara untuk hakim-hakim yang ada, banyak yang memasuki masa usia pensiun. Ditambah lagi masalah baru dengan dibukanya beberapa Pengadilan baru di wilayah-wilayah kabupaten/kota pamekaran. Jika kondisi saat ini saja masih kekurangan hakim dan pegawai, maka akan sampai kapan Sumber Daya Manusia aparatur Peradilan akan memenuhi jumlah ideal pada setiap satuan kerja.

Dengan kondisi ini, maka sebagai langkah antisipasi demi terus maksimalnya pelayanan terhadap para pencari keadilan. “Kunci sementara yang bisa dilakukan kita terhadap kondisi saat ini adalah kita tingkatkan bersama rasa Ikhlas, rasa syukur, daya kreasi dan inovasi kita. Semoga pemerintah bisa tanggap akan masalah ini, untuk lebih merasionalisasikan Sumber Daya Manusia Aparatur Peradilan dibandingkan dengan jumlah satuan kerja dan jumlah perkara yang ditangani. Serta mencabut moratorium pegawai dengan kembali membuka penermiaan hakim dan pegawai baru, khusus untuk lembaga kita tercinta Mahkamah Agung RI”, tutur Fauzan penuh harap. Semoga...!!!  [aa/iyan]