Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

features Beranda

 
Print

Menurut Yamin Awie, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI atau PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, maka SK KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/2006 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Khusus Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan-Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

  perma 7-2.jpg

Selanjutnya, menurut Yamin Awie bahwa walaupun nama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tersebut tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, namun jika dibaca lebih mendalam dan dikaitkan dengan Perma nomor 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut juga mengatur disiplin dan pembinaan serta pengawasan bagi seluruh aparatur peradilan sampai dengan staf paling rendah. Bahkan lebih jauh, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tersebut  juga mengatur tentang mekanisme ijin dan cuti bagi hakim, hirarki permohonan ijin, prosedur ijin sakit, permohonan cuti dan sanksi jika bagi yang melanggar disiplin.

   Kemudian di akhir rakor tersebut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H. sebagai koordinator pengawasan, menambahkan dan mengajak agar semua aparat peradilan agama yang berada di bawah koordinasinya untuk selalu meningkatkan disiplin kerja dan sanksi harus ditegakkan bagi siapapun yang melanggar.