Print
Karena Iklan Kampanye Beda dengan Iklan Rokok
Pengujian UU Pemilu
www. hukumonline.com [22/1/09]

Iklan kampanye dipandang memiliki dampak yang luar biasa bagi negara dibanding iklan rokok. Karenanya, sanksi melanggar iklan kampanye dalam UU Pemilu diperberat dibanding dengan sanksi melanggar iklan rokok dalam UU Pers. Lex Specialis derogat legi generali digunakan sebagai dalil.

 

 

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif yang diajukan delapan pemimpin redaksi media cetak. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan DPR, pemerintah dan ahli pemohon. Anggota Komisi III Pataniari Siahaan tampil di ruang sidang untuk menjelaskan alasan dan latar belakang dibentuknya UU Pemilu itu. Termasuk, pasal yang mengatur sanksi pencabutan izin bagi media cetak dan elektronik yang dipersoalkan pemohon.    

 

Pataniari mengatakan alasan DPR dan Pemerintah memasukan sanksi tersebut ke dalam UU Pemilu adalah untuk menjaga proses pemilu. “DPR dan Pemerintah membuat UU itu berlandaskan UUD 1945. Pemilu tak sama dengan kegiatan lainnya. Pengaturannya harus khusus,” jelasnya di MK, Kamis (22/1).

 

Sanksi yang terdapat pada Pasal 99 ayat (1) huruf f UU Pemilu memang lumayan berat. Media massa bisa dicabut penyelenggaraan penyiaran atau izin penerbitannya bila terbukti melanggar ketentuan iklan kampanye yang diatur dalam UU Pemilu itu. Sanksi itu akan diberikan bila media massa melanggar ketentuan Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 UU Pemilu. Larangan itu diantaranya seperti penayangan iklan kampanye yang melebihi durasi yang telah ditentukan.   

 

Pada sidang sebelumnya, Kuasa Hukum Pemohon, Torozatulo menilai sanksi ini tidak relevan. Pasalnya, ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan pers nasional tidak bisa dibredel maupun dilarang penyiarannya.

 

Ahli dari pemohon, Kamsul Hasan menilai sanksi pembredelan dalam UU Pemilu memang berlebihan. Apalagi, bila dibandingkan dengan UU Pers. Ia mengatakan pengaturan mengenai iklan memang sudah diatur dalam UU Pers. Bila aturan seputar iklan itu dilanggar, maka sanksi yang diterima adalah denda maksimal Rp500 juta.

 

Denda itu akan diberikan bila perusahaan pers melanggar ketentuan Pasal 13 UU Pers, yang berbunyi “Perusahaan pers dilarang memuat iklan: a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan/atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakul; c. pergaan wujud rokok dan penggunaan rokok”.

 

Pataniari kembali menegaskan perbedaan antara iklan kampanye dengan iklan yang diatur dalam UU Pers itu. “Iklan kampanye memiliki dampak yang luar biasa. Dia berbeda dengan iklan produk,” tuturnya. Menurutnya, iklan rokok hanya merugikan orang perorang. “Kalau iklan politik (kampanye) bisa berdampak pada negara. Bisa mempengaruhi aspirasi masyarakat,” sebutnya.

 

Lagipula, lanjut Pataniari, sanksi memang dibuat agar tidak ada pelanggaran. Menurutnya, kalau tidak ada sanksi maka semua akan dengan mudah melanggar. Ketika didesak bahwa sanksi ini dianggap bertentangan dengan konstitusi, Pataniari punya jawaban sendiri. “Sanksi itu kan hanya ‘kalau’ melanggar. ‘kalau’ tidak melanggar kan tak masalah. Kalau begitu (menghilangkan sanksi,-red) sengaja mau melanggar dong,” jelasnya.

 

Kamsul sepertinya keberatan dengan argumen tersebut. Menurutnya, tak perlu ada sanksi yang terlalu berat untuk membuat masyarakat pers taat pada aturan. Contohnya, meski UU Pers “hanya” menetapkan sanksi denda Rp500 juta, toh masyarakat pers tetap taat. “Larangan memuat iklan rokok tanpa peragaan kan ditaati oleh masyarakat pers,” ujarnya. 

 

Selain itu, Ketua PWI Jaya ini juga melihat adanya kerancuan dalam Pasal 99 ayat (1) huruf f yang memuat sanksi pencabutan izin tersebut. Menurutnya, pencampur adukan media elektronik dengan media cetak tak relevan. Karena hanya media elektronik (televisi) yang memerlukan izin, sedangkan media cetak tidak. “Izin mana yang mau dicabut?” tuturnya setengah bertanya.

(Ali)

Artikel Lainnya
  [13/1/09] Berita : Parliamentary Threshold Dikecam Sebagai Kezhaliman Demokrasi
  [13/1/09] Berita : UU Pilpres Untuk Memperkuat Sistem Presidensial
  [10/1/09] Berita : Lembaga Survei Politik Dituntut Transparan
  [9/1/09] Berita : Enam Lembaga Berkoordinasi Demi Ketepatan Jadwal Pemilu
  [8/1/09] Berita : Perpres Penunjukan Langsung Pengadaan Logistik Rawan Korupsi
  [8/1/09] Berita : Dewan Kehormatan KPU Periksa Lima Anggota KPU Provinsi
  [7/1/09] Berita : KPU Usulkan Perpu NPWP Penyumbang Dana Parpol
  [6/1/09] Berita : Tender Kertas Suara Pemilu Dinilai Lamban