Selamat datang di website resmi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda

features Beranda

 
Print
 
Ada Sembilan Substansi Krusial dalam Revisi UU MK

www.hukumonline.com  [28/10/08]

Pemerintah minta pengalaman di bidang hukum “ketatanegaraan” dihapuskan, diganti dengan ukuran lamanya masa pengalaman seseorang di bidang hukum.

Bisa jadi ke depan, hakim konstitusi tak lagi didominasi guru besar atau akademisi dan hakim berlatar belakang hukum tata negara. Salah satu syarat menjadi hakim konstitusi selama ini adalah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Malah belakangan ada usulan rumusan “mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum ketatanegaraan” sekurang-kurangnya 10 tahun dan atau pernah menduduki jabatan kenegaraan.

 

Kalau saja kata ‘ketatanegaraan’ dalam persyaratan tersebut dihapus, maka ahli hukum lain punya peluang menjadi hakim konstitusi. Itu kalau gagasan Pemerintah disetujui. Pemerintah, seperti disampaikan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta di Senayan, Senin (27/10) kemarin, meminta kata ‘ketatanegaraan’ dihapuskan dari persyaratan menjadi hakim konstitusi. Sebagai gantinya, Pemerintah mengusulkan ukuran lamanya pengalaman seseorang di bidang hukum, yakni 15 sampai 20 tahun.

 

Permintaan Pemerintah menghapus kata ‘ketatanegaraan’ menjadi salah satu dari sembilan substansi krusial dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) RUU Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, berdasarkan Raker Pemerintah dan DPR pada Juli lalu, ada 238 item pada DIM. Berdasarkan sifatnya, ke-238 DIM dibagi ke dalam enam materi. Kalau ditelisik lebih jauh, Pemerintah menilai ada sembilan substansi krusial yang perlu mendapat perhatian. Kesembilan masalah tersebut dibacakan Menteri Andi Matalatta dalam Raker dengan Komisi III, Senin kemarin.

 

Syarat pengalaman di bidang hukum ‘ketatanegaraan” terdapat pada DIM No. 40. Selain rumusan ini, pada DIM No. 36, terdapat persyaratan usia pengangkatan hakim konstitusi. Dirumuskan bahwa calon hakim konstitusi berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan setinggi-tingginya 62 tahun pada saat pengangkatan. Pemerintah mengusulkan agar usia minimal hakim konstitusi pada saat diangkat adalah 50 tahun, sementara usia maksimalnya dihapuskan.

 

Dalam kaitan ini patut dicatat bahwa berdasarkan UU No. 24 Tahun 2003, usia pensiun hakim konstitusi adalah 67 tahun. Pada pembahasan DIM, masalah usia pensiun juga masuk masalah krusial. Seperti halnya dalam revisi UU Mahkamah Agung, Pemerintah juga mengusulkan agar usia pensiun hakim konstitusi adalah 70 tahun. Seorang hakim konstitusi berhenti dengan sendirinya jika sudah memasuki usia pensiun. Namun, pada DIM No. 73, Pemerintah tetap ingin memberlakukan rumusan pemberhentian tidak hormat seorang hakim konstitusi jika tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi (pasal 23 ayat 3 huruf g UU Mahkamah Konstitusi). Proses penggantian hakim konstitusi memang mendapat perhatian Pemerintah. Pada beberapa nomor DIM, Pemerintah menekankan pentingnya menjaga konsistensi dan menghindari tumpang tindih dalam proses penggantian hakim konstitusi.

 

Pengambilan putusan

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi merumuskan bahwa putusan bisa diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak mencapai mufakat bulat. Dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi membuat putusan dengan perbandingan suara 5 : 4, dalam arti lima hakim setuju, empat menolak. Selama ini, muncul kritik terhadap pengambilan keputusan yang demikian, apalagi putusan MK menyangkut masalah kenegaraan. Karena itu ada yang menginginkan putusan baru dianggap sah apabila disetujui minimal enam orang hakim. Jadi, harus 6 berbanding 3 suara.

 

Pemerintah berpendapat, komposisi pengambilan keputusan 5 : 4 tetap layak dipertahankan karena syarat enam suara hakim yang sama akan sangat menyulitkan dalam praktik.

 

Masalah krusial lain yang selama ini menjadi perdebatan adalah putusan hakim yang melebihi materi permohonan, lazim disebut ultra petita. DIM No. 164 (tentang pasal 45 A RUU MK), menyebutkan amar putusan MK tidak boleh memuat melebihi permohonan pemohon. Menurut Andi Matalatta, Pemerintah meminta dalam memaknai konsep suatu ketentuan, ada keterkaitan sistematis satu pasal dengan pasal lainnya. Pemerintah menginginkan rumusan pasal ini disempurnakan dengan memasukkan klausul pengecualian. Perlu diperjelas pula frase “hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan”.

 

Pasal 45 A RUU selengkapnya menyebutkan: “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan”. Menurut Pemerintah, yang dimaksud dengan ‘hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan’ adalah dalam hal ketentuan ayat, pasal, dan atau bagian dari UU yang dimohonkan untuk diuji tersebut berkaitan dengan ayat, pasal, dan atau bagian tertentu lainnya yang tidak dimohonkan dalam UU yang sama.

 

Itu pula sebabnya, masalah ‘permohonan’ menjadi penting bagi Pemerintah. Pemerintah ingin pengertian ‘permohonan’ tidak mengalami perubahan. Kalaupun mau dibahas, sebaiknya dirumuskan dalam DIM secara tabulatif agar lebih jelas.

 

Kritik anggota DPR

Pandangan Pemerintah atas sembilan substansi krusial bukan tanpa kritik. Soal batas usia pengangkatan hakim konstitusi misalnya. Menurut anggota Komisi III DPR Lukman Hakim Saefuddin, jika usia hakim MK sewaktu diangkat minimal 50 tahun sesuai usul Pemerintah, persyaratan itu justru tidak sejalan dengan batas usia hakim agung yang 45 tahun.

 

Politisi PPP ini malah berharap ada hakim konstitusi yang berusia relatif muda karena banyak hakim muda yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup di bidang konstitusi dan hukum. Memang, hakim konstitusi harus seorang negarawan. “Tetapi, jangan punya pretensi bahwa sikap kenegarawanan hanya ada pada kalangan tua,” ujarnya.

 

Selain itu, Lukman Hakim tetap mempertanyakan pandangan Pemerintah atas pengambilan putusan MK dengan 5 berbanding 4 suara. Dalam lembaga seperti MK yang punya wewenang besar dan putusannya bersifat final, pengambilan keputusan yang dianggap persoalan remeh. Karena itu, ia tetap mengusulkan 6 berbanding 3 suara sebagai syarat pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.

 

Bagaimanapun, gagasan kedua belah pihak –Pemerintah dan DPR—masih harus dibahas pada masa-masa mendatang. DPR sudah berjanji revisi UU MK akan disinkronisasi dengan revisi UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial.